LOMBOK TIMUR, – Meski dibawah terik mentari suara mahasiswa sebagai garda terdepan dalam menyambung aspirasi rakyat menggema di depan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) Rabu, (3/2025).
Salah satu perwakilan mahasiswa, Azhar Pawadi dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain: penertiban tambak ilegal di pesisir pantai, galian C, dan isi nasional seperti Reformasi agraria yang dinilai merugikan rakyat, khususnya, masyarakat Lombok Timur.
Disampaikannya, agar Pemerintah Daerah Lombok Timur, setiap mengambil suatu kebijakan sudah seharusnya tidak terlepas dari regulasi yang ada serta berpihak pada keberlangsungan hidup rakyat, terutama masyarakat pesisir.
“Kami berharap, Pemda tidak tinggal diam dan mengambil langkah antisipatif terhadap kerusakan lingkungan sebagai dampak dari tambak udang ilegal,” tegasnya.
Selain itu, kata Pawadi, aktivitas tambak ilegal bukan hanya mencemari ekosistem lingkungan. Akan tetapi, hal itu bisa merusak sumber mata pencaharian nelayan yang mayoritas menggantungkan mata pencahariannya dari hasil laut.
Ia berharap, Bupati Lombok Timur mengevaluasi terhadap sejumlah proyek strategis yang berpotensi akan menyedot anggaran daerah agar lebih berdampak pada keberlangsungan masyarakat lokal.
Menyikapi hal itu, Bupati Lombok Timur, Drs. H.Haerul Warisin,. M.Si, berkomitmen untuk menampung aspirasi massa aksi. Karena menurutnya, Pemda Lombok Timur, telah berkomitmen untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan warga masyarakatnya.
Ia pun berkomitmen untuk meninjau ulang izin Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha terkait isu reforma agraria. Termasuk didalamnya akan mengevaluasi sejumlah tambak yang beroperasi di wilayahnya.
Adapun terkait dengan rencana pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Rinjani Sembalun. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) termasuk dengan pihak kementerian.
