LOMBOK TIMUR — Petugas pendataan dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki tanggungjawab dan peran penting dalam menghadirkan data, yang nantinya akan menjadi dasar arah pembangunan pemerintah pada masa mendatang.
Penjelasan itu disampaikan, Bupati Lombok Timur, H.Haerul Warisin, saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati Lotim, Jumat (29/5/2026).
Pada kesempatan itu, ia mengingatkan seluruh peserta agar menjalankan tugas secara teliti, objektif, dan penuh tanggung jawab demi menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kualitas pembangunan daerah maupun nasional sangat bergantung pada ketepatan data yang dihimpun di lapangan. Karena itu, para petugas diminta tidak sekadar melakukan pencatatan administratif, melainkan juga memastikan kondisi riil masyarakat dan pelaku usaha benar-benar sesuai dengan fakta yang ditemukan.
Bupati juga menekankan pentingnya proses pendataan dilakukan secara langsung di lapangan tanpa melibatkan pihak ketiga. Langkah tersebut dinilai menjadi bentuk kehati hatian untuk menjaga akurasi sekaligus memperkuat proses verifikasi data yang dikumpulkan.
“Petugas harus turun langsung melakukan pengamatan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tegas Bupati yang akrab disapa Haji Iron tersebut.
Menurutnya, data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan. Oleh sebab itu, ketelitian petugas sensus menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kebijakan publik ke depan.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. H. Wahyudin, M.M., yang menyebut Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Data yang berkualitas menurut H. Wahyudin, tidak hanya menjadi angka statistik semata, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“BPS tetap berkomitmen untuk menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, para petugas sensus diharapkan mampu menyelesaikan seluruh tahapan pendataan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujar Kepala BPS NTB.
Selain proses pendataan utama, sambungnya, petugas juga akan menghadapi tahapan penanganan data anomali yang dievaluasi setiap pekan. Data tersebut wajib diselesaikan dalam waktu tiga hari agar proses pengolahan informasi tetap berjalan cepat dan efisien.
“Kami berharap seluruh petugas dapat menuntaskan pendataan tepat waktum, karena setiap tahapan memiliki target penyelesaian yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pelatihan, peserta diminta memahami seluruh materi yang diberikan instruktur, termasuk metodologi pendataan, standar operasional prosedur (SOP), serta penanganan berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan petugas sensus yang profesional, cermat, dan berintegritas tinggi.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Lombok Timur diikuti sebanyak 1.336 peserta. Mereka dibagi ke dalam 34 kelas dan lima gelombang pelatihan. Kegiatan tersebut melibatkan 17 instruktur daerah dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni mendatang.
Melalui pelatihan itu, pemerintah berharap lahir sumber daya manusia yang andal dan memahami seluruh konsep pendataan secara menyeluruh. Sehingga, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional.
Kegiatan pembukaan pelatihan turut dihadiri Sekretaris Daerah, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para instruktur daerah yang akan mendampingi peserta selama pelatihan berlangsung.
