LOMBOK TIMUR — Pembangunan bukan sekadar mendirikan bangunan, melainkan memastikan setiap jengkal fasilitas yang dibangun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Kalimat bijak itu sangat relevan dengan terlambatnya pembangunan 127 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Timur yang hingga kini belum dituntaskan. Persoalan lahan menjadi salah satu hambatan utama, terutama lokasi yang dinilai belum memenuhi persyaratan dan kurang strategis.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP yang berlangsung di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin (7/9/2026).
Dari total 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 101 gerai KDKMP masih dalam proses pembangunan, sedangkan 26 gerai telah rampung. Dengan demikian, masih terdapat 127 gerai yang belum memasuki tahap pembangunan.
Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Sebab, ketika bangunan dan dukungan pemerintah sudah disiapkan, persoalan lahan justru menjadi simpul yang harus segera diurai. Dalam bahasa sederhana, bangunannya sudah ditunggu, tetapi tempat berdirinya masih dicari.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, kepada awak menegaskan kepada Kepala Desa dan lurah yang belum memiliki lahan agar tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai alasan untuk menunda pembangunan. Menurutnya, diperlukan komunikasi dan langkah bersama untuk menemukan lokasi yang memenuhi ketentuan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Sangat penting kita mencari solusi dan menyelesaikannya bersama. Saya berharap semua desa dan kelurahan di Lombok Timur segera memiliki KDKMP,” tegas Haerul Warisin.
Bupati menilai keberadaan gerai KDKMP merupakan aset penting yang dibangun pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, peluang pembangunan dengan dukungan anggaran pemerintah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Kapan lagi kita memiliki bangunan sebesar itu yang dibangun pemerintah dengan dana Rp1 miliar, maka dari itu, harus kita manfaatkan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan lahan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menawarkan sejumlah alternatif. Empat opsi yang dapat ditempuh ialah memanfaatkan tanah pecatu, melakukan tukar guling tanah pecatu apabila lokasinya tidak strategis, menggunakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, serta memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Haerul juga meminta kepala desa atau penjabat kepala desa mulai membangun komunikasi dengan masyarakat apabila lokasi yang tersedia tidak berada di kawasan strategis.
“Kepala desa dan penjabat kepala desa harus mulai berkomunikasi dengan masyarakat. Jika lahannya tidak berada di pinggir jalan, dapat dicarikan solusi melalui tukar guling. Yang penting, jangan berhenti pada persoalan, tetapi cari jalan keluarnya,” kata pria yang akrab disapa haji Iron tersebut.
Menurutnya, percepatan pembangunan KDKMP diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan fasilitas antardesa. Desa yang sudah memiliki gerai diharapkan tidak memiliki fasilitas yang jauh berbeda dengan desa yang masih menunggu pembangunan.
Pada kesempatan itu, Bupati mengapresiasi keterlibatan Kodim 1615 Lombok Timur dalam mendukung percepatan pembangunan fisik dan logistik KDKMP. Menurutnya, semangat gotong royong antar lembaga menjadi bagian penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai harapan.
“Semangat membangun dari TNI inilah yang sangat kita perlukan,” kata Haerul Warisin.
Di tengah upaya mengejar target pembangunan, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menegaskan, keterlambatan pembangunan di sejumlah desa dan kelurahan bukan berarti proyek tersebut mangkrak.
Menurutnya, kondisi itu lebih disebabkan oleh pembangunan yang belum dimulai pada sejumlah titik. Saat ini kata, Hadiyansyah, pembangunan tahap II terdapat 26 titik yang telah mencapai 100 persen, kemudian 15 titik berada pada progres 91–99 persen, sementara 20 titik mencapai progres 81–90 persen. Adapun 68 titik masih berada pada progres 71 persen ke bawah.
Dari 127 gerai KDKMP yang belum terbangun, Kecamatan Sakra Barat menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak, yakni 20 desa.
Selain persoalan pembangunan fisik, dukungan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam operasional KDKMP. Untuk setiap unit yang telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen, tersedia 17 jenis sarana dan prasarana, antara lain truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, pendingin ruangan, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, kamera pengawas, modem internet, seragam, generator set, brankas, dan kipas angin.
Meskipun, seluruh sarana tersebut tidak langsung diterima secara bersamaan. Distribusi dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat.
“Untuk sarana dan prasarana, kami masih menunggu dari pusat. Tidak semuanya langsung didistribusikan, mekanismenya dikirim secara bertahap dan bergantian,” jelas Hadiyansyah.
Lebih jauh disampaikan, terdapat dua persoalan yang sempat menghambat pembangunan, yakni adanya klaim lahan dari ahli waris dan penolakan masyarakat terhadap penggunaan lahan tertentu.
Persoalan klaim lahan oleh ahli waris, kata dia, telah dimediasi dan diselesaikan. Demikian pula keberatan masyarakat terhadap penggunaan lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga juga telah dituntaskan melalui proses penyelesaian.
Percepatan KDKMP akhirnya bukan hanya perkara membangun tembok, memasang atap, atau menata rak dagangan. Di balik bangunan yang dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, terdapat pekerjaan administratif, sosial, dan komunikasi yang tidak kalah penting.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Daerah bersama Kodim 1615 Lombok Timur, membuka ruang diskusi untuk mencari solusi atas persoalan yang masih tersisa. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur.
Kesempatan pembangunan tidak selalu datang dua kali; ketika pintu sudah dibuka untuk masyarakat, yang dibutuhkan bukan lagi alasan untuk menunggu, melainkan keberanian untuk melangkah dan memastikan manfaatnya benar benar sampai pada masyarakat.
