LOMBOK TIMUR – Kemajuan daerah lahir dari keberanian mendengar kritik, memperbaiki kekurangan, dan menjaga komitmen untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
Semangat itulah yang mewarnai Rapat Paripurna, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 yang digelar Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Lombok Timur, Senin (6/7/2026).
Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025, menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam pidatonya, Bupati Lombok Timur H.Haerul Warisin menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menindaklanjuti seluruh masukan, rekomendasi, serta catatan strategis yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan Raperda. Menurutnya, setiap saran tersebut merupakan bahan evaluasi berharga yang akan dijadikan dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah pada masa mendatang.
“Seluruh masukan, rekomendasi, dan catatan strategis yang disampaikan DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS hingga APBD, baik pada APBD Perubahan maupun APBD tahun anggaran berikutnya,” kata Haerul Warisin.
Ia pun berharap, langkah ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Lebih lanjut disampaikan Bupati, hal itu merupakan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem pemerintahan yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap rekomendasi DPRD akan diintegrasikan ke dalam proses penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif, terarah, dan memberi manfaat nyata bagi warga Lombok Timur.
Pria yang akrab disapa Haji Iron itu juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sekaligus mempercepat terwujudnya Kabupaten Lombok Timur yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Selain itu, Bupati juga memastikan seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI akan ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus memperkuat pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut sebagai langkah memperbaiki sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sebelumnya, laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Timur yang dibacakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Farouk Bawazier, memuat sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah. Salah satu poin utama adalah perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian sumber sumber pendapatan baru yang menjadi kewenangan daerah, disertai percepatan penyelesaian tunggakan pajak dan retribusi dari seluruh wajib pajak maupun wajib retribusi yang masih memiliki kewajiban.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga mengingatkan pentingnya penyusunan program prioritas secara selektif, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan. Dengan perencanaan yang tepat, anggaran daerah diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih efektif, efisien, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan agar berbagai temuan dan rekomendasi dari BPK tidak kembali terulang pada tahun tahun berikutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), pengguna anggaran, serta perangkat pengadaan barang dan jasa perlu terus diperkuat sehingga tidak lagi menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Muhammad Yusri itu berlangsung khidmat dan dihadiri 35 anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi penanda kuatnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di Bumi Patuh Karya.
