LOMBOK TIMUR — Jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui pelayanan dan keteladanan. Pesan itu menjadi penegasan Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M. Si, usai pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Senin malam di Pendopo Bupati (19/10/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wakil Bupati Lombok Timur, Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya. MM.
Pada kesempatan itu, Bupati melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama diantaranya: Husnul Basri, S.P., M.M.A, yang sebelumnya menjabat Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, menjabat Kepala Dinas Dukcapil. Sedangkan, Parihin. S.Sos.M.AP, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kini dipercaya menjadi Inspektur Inspektorat.
Selain dua pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut, sebanyak 19 pejabat administrator turut dilantik untuk mengisi jabatan kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dukcapil dan pelayanan pajak.
Dalam pidatonya, Bupati yang akrab disapa H. Iron itu menjelaskan bahwa pergeseran jabatan dilakukan untuk memperkuat kinerja birokrasi sekaligus memperbaiki pelayanan publik.
Penempatan Parihin sebagai Inspektur Inspektorat diperlukan karena posisi tersebut sebelumnya belum diisi pejabat definitif. Sementara itu, pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian karena dinilai masih menghadapi prosedur yang rumit.
“Inspektur Inspektorat yang lama tidak definitif. Prosesnya di Dukcapil sangat rumit,” ujar H. Iron.
Menurutnya, rotasi jabatan harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja, bukan sekadar pergantian nama dalam struktur pemerintahan. Lebih lanjut kata Haji Iron, setiap pejabat tetap harus menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk mereka yang menduduki posisi strategis dalam waktu lama.
Begitupun dengan pejabat baru di Dinas Dukcapil kata Bupati, harus mampu memberikan pelayanan terbaik. Khususnya, memastikan warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) mendapat perhatian serius dan menjadi prioritas utama.
Mengingat dokumen kependudukan tersebut memiliki peran penting dalam mengakses berbagai layanan, mulai dari jaminan kesehatan melalui BPJS hingga keperluan administrasi perpajakan. Karena itu, kemudahan pengurusan dokumen harus menjadi perhatian utama perangkat daerah terkait.
“Masyarakat yang belum memiliki KTP haris menjadi atensi,” katanya.
Selain membenahi prosedur pelayanan, Bupati Lombok Timur juga menyoroti pemanfaatan rumah dinas camat yang dinilai belum optimal. Dirinya mempertanyakan banyaknya rumah dinas yang tidak ditempati, padahal aset tersebut semestinya mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Selama dua tahun memimpin Lombok Timur, kami belum pernah menerima permintaan anggaran operasional untuk rumah dinas camat. Maka dari itu, Pemda berencana akan menara ulang kembali agar menjadi aset yang produktif,” ujarnya.
Ia pun menginstruksikan pihak terkait, agar rumah dinas camat direhabilitasi dan dialihfungsikan menjadi kantor pelayanan UPTD Dukcapil serta perpajakan. Termasuk, rencana rehabilitasi kantor camat sebagai bagian dari upaya memperbaiki fasilitas pelayanan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan administrasi kependudukan dan perpajakan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan pemanfaatan aset milik daerah secara lebih efektif.
Tak hanya menyasar pelayanan publik, H. Iron turut mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar membangun budaya disiplin di lingkungan kerja. Ia meminta setiap kepala OPD melaksanakan apel sebelum memulai pekerjaan di kantor masing masing serta memberikan contoh kedisiplinan kepada pegawai yang dipimpinnya.
Menurutnya, kedudukan sebagai pimpinan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan waktu kerja. Justru, pejabat yang berada di posisi teratas harus menjadi teladan dalam menjalankan aturan dan membangun etos kerja.
“Jangan merasa jabatan paling tinggi lalu sering terlambat, jadilah orang tua di kantor,” pesannya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikelola ataupun banyaknya pegawai yang berada di bawah kewenangannya. Kemampuan membangun suasana kerja yang sehat, membina bawahan, dan memastikan organisasi berjalan efektif merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan.
Menutup pidatonya, ia menegaskan seluruh pimpinan perangkat daerah agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, saling mendukung, serta terbuka dalam menyampaikan informasi kepada pimpinan. Pembagian pekerjaan yang proporsional dan komunikasi yang baik dinilai penting agar seluruh aparatur dapat menjalankan tanggung jawabnya tanpa saling melempar kewenangan.
“Setinggi apapun jabatan pejabat adalah pelayan dan pasti akan menemui kematian, maka dari itu jadilah pejabat yang menjadi panitan dan suriah tauladan,” pungkasnya.
Karena, keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh susunan organisasi, tetapi juga oleh kesungguhan memperbaiki pelayanan, kedisiplinan, dan keadilan dalam memimpin. Sebab, kekuasaan setinggi apapun pasti akan berakhir, tetapi keteladanan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat akan terus dikenang selamanya.
