LOMBOK TIMUR — Perencanaan yang baik hari ini adalah perlindungan bagi generasi mendatang. Semangat itulah yang mengemuka dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diinisiasi Lombok Research Center (LRC) melalui Program Inklusi di Seco Caffe, PTC Pancor, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan bertema Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Integrasinya ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa tersebut, melibatkan perwakilan sekretaris desa dari 20 pemerintah desa di enam kecamatan, yakni Labuhan Haji, Aikmel, Masbagik, Sikur, Montong Gading, dan Terara.
Di hadapan perwakilan Pemdes, Direktur Lombok Research Center (LRC) Suherman, S.P., menegaskan pentingnya program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Menurutnya, desa perlu memiliki profil kerentanan iklim agar kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.
“Harapan kami, desa memiliki program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan,” ujar Suherman.
Ia menilai, ancaman perubahan iklim tidak sebatas cuaca ekstrem, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketahanan pangan, kemiskinan, migrasi, dan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, desa perlu mengembangkan langkah konkret, seperti diversifikasi pangan lokal, pengelolaan sampah organik, serta penguatan ekonomi berbasis potensi wilayah.
Menurutnya, pengolahan sampah organik dapat menjadi langkah sederhana yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Sejauh ini, LRC juga telah mengembangkan pemanfaatan limbah rumput laut jenis Sargassum di Desa Kertasari dan Desa Labuhan Haji menjadi biostimulan yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman.
Program yang melibatkan 20 desa tersebut, lanjutnya, merupakan proyek percontohan yang berpeluang direplikasi ke 239 desa di Kabupaten Lombok Timur dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
Sementara itu, BMKG NTB melalui, Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, Bastian Andarino, S.ST., M.Sc., mengingatkan pemerintah desa agar meningkatkan kewaspadaan terhadap musim kemarau panjang dan potensi cuaca ekstrem.
Ia pun membeberkan potensi musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan kondisi normal. Untuk wilayah Lombok Timur, kemarau diprakirakan berlangsung hingga Desember 2026.
“Pemerintah desa perlu memantau informasi cuaca dan iklim dari BMKG serta menjadikannya sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan desa,” katanya.
Lebih lanjut kata, Bastian, musim kemarau yang memanjang berpotensi memengaruhi distribusi musim hujan pada tahun berikutnya. Apabila periode hujan berlangsung lebih singkat dengan curah hujan yang terkonsentrasi, risiko banjir dapat meningkat. Informasi iklim, karena itu, penting untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan sekaligus mengurangi risiko bencana.
Dari sisi kebijakan desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PLKD), Tresni Dewi Kartika, S.H., menegaskan pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi bagian dari prioritas perencanaan serta penganggaran desa.
Lebih jauh disampaikan, Kabid PLDK, mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 yang disebutnya memuat prioritas penggunaan Dana Desa. Menurut Tresni, bentuk kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan setiap desa, seperti pembibitan pohon, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sampah.
Tresni juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keterbatasan anggaran desa, menurutnya, perlu diimbangi dengan pemberdayaan warga, pemilahan sampah plastik dan organik, serta pengembangan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
“Desa perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, LRC berharap pemerintah desa mampu menerjemahkan informasi iklim dan potensi lokal menjadi program pembangunan yang terukur. Sinergi antara pemerintah desa, BMKG, dan pemangku kepentingan diharapkan memperkuat ketahanan pangan, mengurangi risiko bencana, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Desa yang tangguh bukanlah desa yang bebas dari ancaman, melainkan desa yang mampu bersiap, beradaptasi, dan melindungi kehidupan warganya melalui perencanaan yang tepat. Karena, ketahanan desa sejati lahir ketika kewaspadaan berubah menjadi perlindungan dan harapan menjadi sinergi dan langkah nyata.
