LOMBOK TIMUR – Setiap pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur, harus menguasai 3 poin penting, antara lain: kedisiplinan, sinkronisasi program, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Demikian disampaikan Bupati Lombok Timur, H.Haerul Warisin, dihadapan pejabat eselon II dan III, lurah, serta kepala UPT beserta sejumlah ASN saat berpidato di Pendopo Bupati, Kamis, (06/11/2025).
Menurut Bupati, disiplin bukan sekadar soal hadir dan pulang kerja tepat waktu, tetapi juga soal tanggung jawab dan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Namun, jauh dari itu kata Warisin, bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang handal, serta mampu menjaga citra yang baik di mata masyarakat.
Bupati yang akrab disapa Haji Iron tersebut, menekankan pada jajarannya untuk meningkatkan pelayanan terbaik di semua sektor OPD. Tentunya, dengan menanamkan semangat pelayanan. Karena, ia masih mendengar, masih ada oknum petugas yang kurang dalam pelayanan.
Pada kesempatan itu, ia meminta seluruh ASN memahami dan melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing, tidak hanya sebatas kegiatan yang tercantum dalam APBD. “Pemahaman tugas juga harus meluas ke kementerian dan lembaga terkait agar program dan bantuan pusat bisa ditarik ke daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pejabat untuk aktif memberikan masukan dan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, sejalan dengan visi-misi yang tertuang dalam RPJMD Lombok Timur. Ia menilai kesiapan daerah sangat penting agar bisa memanfaatkan peluang program dan pendanaan dari pusat.
Lebih jauh disampaikan, guna menyelaraskan, program daerah dengan pusat, sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pemda Lombok Timur akan menjadikan 4 Desa/Kelurahan sebagai percontohan koperasi merah putih antara lain: Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Desa Montong Baan, dan Desa Jerowaru.
Sementara, Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam sambutannya menekankan pentingnya resiliensi pelayanan publik ditengah perubahan transfer keuangan daerah. Ia juga mengingatkan perlunya sinkronisasi dan harmonisasi program antar instansi agar kebijakan fiskal daerah berjalan efektif dan transparan.
“Kegiatan ini diharapkan, bisa memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Lombok Timur,” pungkasnya.
