OPINI – Demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang menang merebut kursi kekuasaan, melainkan tentang bagaimana manusia menjaga kejujuran, persaudaraan, dan kehormatan ketika perbedaan pilihan datang menguji persatuan.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027, bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan di tingkat desa di Gumi Sasak. Pesta demokrasi tersebut akan menjadi ujian bagi kedewasaan politik masyarakat, keteguhan nilai budaya, serta kemampuan warga menjaga persaudaraan di tengah persaingan memperebutkan kekuasaan.
Di balik bilik suara, sesungguhnya terdapat pertarungan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar adu popularitas dan program pembangunan. Ada kekuatan uang, jaringan kekerabatan, patronase, botoh, perhitungan hari baik melalui perekengan, warige, dan diwase. Bahkan praktik terawangan spiritual yang dalam situasi tertentu dipercaya dapat membaca peluang kemenangan seorang kandidat.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi desa memiliki wajah yang beragam. Ada yang bertarung dengan gagasan, ada yang mengandalkan kekuatan finansial, ada yang membangun pengaruh melalui hubungan kekeluargaan, dan tidak sedikit pula yang mencoba mencari legitimasi melalui kekuatan di luar mekanisme politik formal.
Pertanyaannya, apakah Pilkades masih menjadi ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin berdasarkan kemampuan dan integritas, atau justru perlahan berubah menjadi arena transaksi kepentingan yang mengorbankan nilai-nilai demokrasi?
Ketika Suara Rakyat Berhadapan dengan Kekuatan Uang
Politik uang merupakan salah satu persoalan yang paling mengkhawatirkan dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Kedekatan sosial yang semestinya menjadi kekuatan masyarakat justru berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengumpulkan dukungan politik.
Dalam masyarakat Sasak, hubungan kekerabatan seperti kuren, sorohan, ruang rencang, kadang jari, serta dait sumbah-warang memiliki ikatan sosial dan emosional yang kuat. Hubungan tersebut merupakan bagian dari identitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.
Namun, ketika hubungan persaudaraan mulai diperhitungkan berdasarkan keuntungan elektoral, nilai kebersamaan berisiko mengalami pergeseran. Persaudaraan yang semestinya dibangun atas ketulusan dapat berubah menjadi jaringan mobilisasi suara.
Aspinall dan Rohman (2017: 31–52), melalui penelitian mengenai pemilihan kepala desa di Jawa, menjelaskan bahwa praktik pembelian suara berkaitan dengan dominasi elite lokal dan terbentuknya jaringan perantara politik. Sementara itu, Aspinall dan Berenschot (2019) memperlihatkan bahwa politik elektoral Indonesia tidak dapat dilepaskan dari patronase, klientelisme, dan jaringan informal.
Gambaran tersebut relevan untuk membaca dinamika Pilkades di Lombok Timur. Kandidat dengan dukungan finansial besar berpotensi memiliki keunggulan dalam membangun jaringan, menggerakkan pemilih, dan mempertahankan pengaruh.
Persoalannya tidak berhenti pada praktik pemberian uang atau barang menjelang pemungutan suara. Biaya politik yang tinggi dapat melahirkan persoalan baru setelah kandidat terpilih. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah pelayanan publik berisiko dipandang sebagai investasi yang harus dikembalikan.
Jika logika demikian dibiarkan, masyarakatlah yang pada akhirnya menanggung akibatnya. Program pembangunan bisa kehilangan orientasi, pelayanan publik berpotensi tersandera kepentingan kelompok, dan pengelolaan anggaran desa rentan dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
Kepala desa bukan pedagang suara yang sedang menghitung keuntungan. Ia adalah pemegang amanah yang harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.
Botoh: Ketika Demokrasi Berubah Menjadi Arena Pertaruhan
Persoalan lain yang patut dicermati adalah keberadaan botoh dalam kontestasi politik. Dalam praktik elektoral, botoh dikenal sebagai aktor yang terlibat dalam taruhan politik. Namun, dalam situasi tertentu, perannya dapat berkembang menjadi perantara kepentingan yang menghubungkan kandidat dengan jaringan pemilih.
Penelitian Abiyyu mengenai Pilkada Tulungagung pada 2018 memperlihatkan bahwa botoh dapat menjalankan peran ganda sebagai penjudi sekaligus broker politik. Mereka membangun komunikasi dengan kandidat, membaca karakter pemilih, dan memanfaatkan jaringan sosial untuk memengaruhi dinamika dukungan.
Fenomena tersebut menjadi peringatan bahwa kontestasi politik tidak selalu berlangsung secara terbuka di hadapan masyarakat. Ada kemungkinan kepentingan lain bergerak di balik layar, termasuk kepentingan finansial yang menjadikan hasil pemilihan sebagai objek taruhan.
Apabila praktik tersebut masuk ke dalam Pilkades, demokrasi berpotensi kehilangan substansinya. Pemilihan yang seharusnya menjadi ruang kedaulatan rakyat dapat berubah menjadi permainan kepentingan segelintir pihak.
Lebih memprihatinkan lagi apabila taruhan politik berkelindan dengan politik uang dan mobilisasi pemilih. Dalam keadaan demikian, suara masyarakat bukan lagi semata-mata dipandang sebagai hak konstitusional, melainkan sebagai komoditas yang dapat dipengaruhi, diperdagangkan, atau dipertaruhkan.
Karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis. Kehadiran botoh tidak boleh dianggap sebagai bagian biasa dari tradisi kontestasi politik. Setiap praktik yang mengarah pada manipulasi pilihan, transaksi suara, intimidasi, atau pelanggaran ketentuan pemilihan harus menjadi perhatian bersama.
Perekengan, Warige, dan Diwase: Warisan Budaya atau Alat Politik?
Ada sisi lain yang tidak kalah menarik dalam dinamika Pilkades di Lombok Timur, yakni pertautan antara politik dan pengetahuan tradisional masyarakat Sasak.
Perekengan, warige, dan diwase merupakan bagian dari pengetahuan lokal yang berkaitan dengan perhitungan waktu, hari, serta pertimbangan tertentu dalam menentukan pelaksanaan kegiatan penting.
Kajian Suprapto (2012) mengenai manuskrip Kitab Rahasia Hari dan Bintang menjelaskan bahwa diwase digunakan dalam kehidupan masyarakat Sasak untuk menentukan waktu pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti perkawinan, pembangunan rumah, pelayaran, perdagangan, dan pertanian.
Tradisi tersebut memiliki akar kebudayaan dan sejarah yang patut dihormati. Ia merupakan bagian dari khazanah pengetahuan lokal yang memperlihatkan bagaimana masyarakat terdahulu memahami waktu, kehidupan, dan lingkungan sosialnya.
Namun, persoalan menjadi menarik ketika pengetahuan tradisional mulai dibawa ke dalam arena perebutan kekuasaan.
Tidak tertutup kemungkinan ada kandidat yang menjadikan perhitungan hari baik sebagai salah satu pertimbangan sebelum menentukan waktu deklarasi, kampanye, pendaftaran, atau kegiatan politik lainnya.
Bahkan, dalam dinamika tertentu, ada pula pihak yang mencari petunjuk melalui praktisi spiritual untuk memperoleh gambaran mengenai peluang kemenangan.
Penelitian Tjahjoko mengenai Pilkades Sriharjo, Bantul, pada 2018 mencatat penggunaan jasa dukun dalam strategi politik kandidat. Penelitian Irawan dan Rochmiatun mengenai Pilkades Desa Sawah, Empat Lawang, pada 2017 juga menggambarkan hubungan kandidat dengan guru spiritual untuk memperoleh restu dan petunjuk.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian aktor politik tidak hanya mengandalkan perhitungan suara dan kekuatan finansial, tetapi juga mempertimbangkan keyakinan spiritual dalam menghadapi ketidakpastian kompetisi.
Meskipun demikian, penting untuk membedakan pengetahuan tradisional dengan praktik manipulasi spiritual. Perekengan, warige, dan diwase merupakan warisan pengetahuan budaya yang memiliki konteks tersendiri. Sementara itu, terawangan spiritual berkaitan dengan pencarian petunjuk melalui kemampuan atau perantara yang dipercaya memiliki dimensi supranatural.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, apalagi dijadikan alasan untuk merendahkan tradisi masyarakat Sasak.
Yang perlu dikritisi bukan keberadaan kebudayaan maupun keyakinan seseorang, melainkan ketika keduanya dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pemilih, mengklaim kepastian kemenangan, atau mengendalikan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan.
Demokrasi memberikan ruang bagi setiap orang untuk berdoa dan menjalankan keyakinannya. Namun, tidak seorang pun berhak menggunakan keyakinan tersebut untuk merampas kebebasan politik orang lain.
Empat Kekuatan yang Bertarung di Balik Pilkades
Jika dicermati lebih jauh, dinamika Pilkades di Lombok Timur dapat dibaca melalui konsep hybrid electoral calculation regime atau rezim kalkulasi elektoral hibrida.
Konsep ini menggambarkan pertemuan berbagai mekanisme yang digunakan aktor politik untuk memperhitungkan peluang kemenangan antara lain:
Pertama, kalkulasi elektoral, yakni perhitungan berdasarkan jumlah dukungan, popularitas, jaringan kekerabatan, dan kemampuan menggerakkan pemilih.
Kedua, kalkulasi finansial, yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan modal politik, politik uang, taruhan, serta kepentingan ekonomi di balik kontestasi.
Ketiga, kalkulasi kultural-kosmologis, yakni penggunaan pengetahuan tradisional seperti perekengan, warige, dan diwase sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan langkah politik.
Keempat, kalkulasi spiritual-divinatif, yaitu pencarian petunjuk melalui terawangan, konsultasi dengan guru spiritual, pembacaan tanda, dan ritual tertentu.
Keempat mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa perebutan kekuasaan di tingkat desa tidak selalu berlangsung melalui jalur politik formal. Ada pertautan antara rasionalitas politik, kepentingan ekonomi, pengetahuan budaya, dan keyakinan spiritual.
Tentu saja, tidak semua kandidat menggunakan seluruh mekanisme tersebut. Bentuk dan intensitasnya bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, kebudayaan, serta keyakinan masing-masing.
Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi: ketika uang, jaringan informal, dan otoritas spiritual mulai lebih menentukan daripada kapasitas dan integritas, demokrasi menghadapi persoalan serius.
Kemenangan memang dapat diperoleh melalui berbagai cara, tetapi legitimasi seorang pemimpin tidak cukup hanya diukur dari banyaknya suara yang berhasil dikumpulkan. Ia harus dibuktikan melalui kejujuran, kemampuan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Nilai Sasak Jangan Kalah oleh Ambisi Kekuasaan
Di tengah berbagai dinamika tersebut, masyarakat Sasak sesungguhnya memiliki modal sosial dan kebudayaan yang kuat untuk menjaga demokrasi tetap bermartabat.
Nilai besemeton mengajarkan persaudaraan. Lomboq mengandung pesan tentang kejujuran dalam perkataan dan tindakan. Tradisi gundem menghidupkan semangat musyawarah, sedangkan rema mencerminkan solidaritas dan kepedulian kolektif.
Keempat nilai tersebut bukan sekadar istilah kebudayaan yang indah untuk diucapkan dalam acara adat. Nilai-nilai itu semestinya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk ketika masyarakat menghadapi persaingan politik.
Melalui besemeton, masyarakat diingatkan bahwa perbedaan pilihan tidak boleh memutus tali persaudaraan. Melalui lomboq, kandidat dan pemilih diajak menjunjung kejujuran. Melalui gundem, setiap persoalan diselesaikan dengan pertimbangan bersama. Sementara rema mengajarkan bahwa kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Ironis apabila masyarakat begitu fasih berbicara tentang persaudaraan, tetapi saling bermusuhan hanya karena berbeda dukungan politik. Sangat disayangkan apabila nilai kejujuran diagungkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dilupakan ketika kepentingan kekuasaan mulai dipertaruhkan.
Jangan sampai Pilkades melahirkan kepala desa, tetapi justru kehilangan persaudaraan. Jangan sampai masyarakat memperoleh pemimpin baru, tetapi mewarisi permusuhan yang berkepanjangan.
Identitas Sasak dan karakter kebangsaan Indonesia sesungguhnya dapat berjalan beriringan. Kearifan lokal memberikan akar kebudayaan, sedangkan nilai-nilai Pancasila memberikan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persaudaraan, kejujuran, musyawarah, solidaritas, kemanusiaan, dan keadilan merupakan nilai yang dapat memperkuat keduanya.
Dengan demikian, melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi masa lalu, melainkan juga memastikan nilai-nilai luhur tersebut tetap hidup dalam perilaku masyarakat masa kini.
Pilkades 2027, Ujian bagi Pemimpin dan Masyarakat
Pilkades serentak pada 27 Januari 2027 harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran politik yang lebih dewasa di Kabupaten Lombok Timur.
Pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, unsur pengawasan, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga proses demokrasi agar berlangsung jujur, adil, aman, dan bermartabat.
Pengawasan terhadap politik uang, intimidasi, manipulasi data pemilih, serta praktik lain yang melanggar ketentuan harus dilakukan secara serius. Pendidikan politik juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa suara mereka memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada imbalan sesaat.
Para kandidat pun perlu mengubah cara pandang terhadap jabatan kepala desa. Kepemimpinan bukanlah hadiah bagi mereka yang paling banyak mengeluarkan uang, melainkan amanah bagi orang yang paling siap mengabdi.
Masyarakat juga harus berani menilai calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, integritas, kemampuan, visi pembangunan, dan komitmen pelayanan publik. Jangan biarkan pilihan ditentukan oleh tekanan keluarga, kepentingan kelompok, transaksi ekonomi, ataupun klaim kemenangan melalui kekuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sejatinya, ukuran keberhasilan Pilkades bukan hanya terletak pada terselenggaranya pemungutan suara atau terpilihnya seorang kepala desa. Ukuran yang lebih penting adalah apakah demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang jujur, menjaga persatuan, dan benar benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Pilkades Lombok Timur 2027 bukan sekadar pertarungan mencari pemenang. Ini adalah ujian apakah uang mampu mengalahkan kejujuran, ambisi mampu mengalahkan persaudaraan, dan kepentingan kekuasaan mampu mengalahkan nilai-nilai luhur masyarakat Sasak.
