LOMBOK TIMUR – Suara nelayan adalah suara kehidupan dan mendengarnya adalah bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan. Kalimat itu terasa menggambarkan kegelisahan ratusan nelayan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yang turun ke jalan demi memperjuangkan bahan bakar subsidi untuk keberlangsungan hidup mereka.
Di bawah terik matahari yang menyengat, ratusan nelayan dari Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, hingga Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS) memadati halaman SPBN Tanjung Luar pada Selasa, (19/5/2026).
Persoalan utama yang mereka suarakan adalah berkurangnya kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan yang dinilai semakin menyulitkan aktivitas warga yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Ketua Serikat Masyarakat Selatan (SMS) Sayadi.SH., menyampaikan tuntutan para nelayan agar kuota BBM bersubsidi ditambah.
Menurutnya, pengurangan pasokan di SPBN membuat para nelayan kesulitan memperoleh BBM, bahkan kerap mendapati stok dalam keadaan kosong.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan adanya dugaan praktik yang tidak transparan dalam distribusi BBM subsidi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Luar.
Hal itulah yang memicu kecurigaan antara nelayan dan petugas SPBN, hingga beberapa kali menimbulkan perdebatan di lapangan ketika jatah bahan bakar tidak terpenuhi.
“Kami meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan PT Energi Selaparang memberikan penjelasan yang terbuka terkait kelangkaan dan pengurangan kuota BBM subsidi ini. Hak nelayan jangan sampai diabaikan,” ucap Sayadi lantang.
Dirinya mempertanyakan alasan berkurangnya kuota BBM yang selama ini menjadi kebutuhan utama nelayan tradisional. Padahal, sambung Sayadi, data administrasi nelayan telah tercatat secara lengkap, termasuk jumlah kapal serta kapasitas mesin yang digunakan masyarakat pesisir.
Dalam aksi damai itu, massa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan menyampaikan tujuh poin tuntutan warga nelayan. Antara lain: Meminta pemerintah daerah dan PT Energi Selaparang memperjuangkan hak nelayan atas BBM subsidi, mendesak Pertamina menjamin pasokan sesuai kebutuhan musim tangkap, serta menuntut distribusi yang lebih transparan.
Selain itu, massa aksi meminta penghapusan praktik mafia BBM di lingkungan Pertamina maupun syahbandar, penyederhanaan izin kapal dan rekomendasi pembelian bahan bakar, hingga evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pertamina Rayon NTB.
“Jika tuntutan warga nelayan ini tidak diindahkan, kami akan gelar aksi lanjutan dengan massa aksi yang lebih besar. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Khususnya, di wilayah selatan Lombok Timur,” tegas aktivis senior tersebut.
Hal senada disampaikan, H. Nanang, perwakilan nelayan dari Pulau Maringkik. Dengan nada kecewa, ia mengaku para nelayan dari wilayah kepulauan sering tidak kebagian solar karena stok sudah habis sebelum mereka tiba di SPBN.
Menurutnya, kondisi itu terjadi hampir setiap kali pasokan BBM datang. Bahkan, sebagian nelayan diminta biaya tambahan hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar.
“Setiap BBM datang, stok cepat habis. Kami yang berasal dari Pulau Maringkik sering tidak mendapat bagian. Kami juga meminta pegawai SPBN yang diduga bermain segera dievaluasi,” katanya dengan nada kesal.
Selain penambahan kuota, masyarakat nelayan mendesak aparat terkait menindak oknum yang diduga menjadi bagian dari praktik mafia BBM. Sembari berharap distribusi subsidi BBM benar benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan, bukan justru dinikmati segelintir orang.
Menyikapi tuntutan tersebut, Direktur Utama PT.Energi Selaparang, Joyo Supeno, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina guna mencari solusi atas kelangkaan BBM subsidi, terutama jenis solar di SPBN Tanjung Luar.
Disampaikannya, hingga saat ini, kebutuhan Pertalite untuk nelayan relatif aman setelah adanya penambahan kuota beberapa waktu lalu. Namun, persoalan utama adalah minimnya ketersediaan BBM solar memasuki musim penangkapan ikan.
“Kami sudah menyampaikan kebutuhan nelayan kepada Pertamina dan masih menunggu keputusan terkait penambahan kuota BBM subsidi,” jelasnya.
Lebih jauh disampaikan, permintaan solar biasanya meningkat pada periode Mei hingga Agustus. Pada musim tersebut, kapal kapal nelayan berukuran besar lebih aktif melaut sehingga kebutuhan bahan bakar melonjak cukup signifikan.
Gelombang protes nelayan di Tanjung Luar menjadi cermin bahwa, persoalan distribusi BBM subsidi bukan sekadar urusan pasokan energi. Di balik antrean jerigen dan kapal kapal yang bersandar, ada ribuan keluarga pesisir yang menggantungkan hidup setiap hari. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, yang terancam bukan hanya aktivitas penangkapan ikan, melainkan juga denyut ekonomi masyarakat di wilayah pantai selatan Lombok Timur.
Bagi masyarakat pesisir, BBM bukan sekadar bahan bakar. BBM adalah denyut ekonomi keluarga nelayan. Ketika pasokan tersendat, perahu tidak berlayar, hasil tangkapan menurun, dan dapur rumah tangga ikut terancam. Situasi itulah yang mendorong para nelayan, lantang bersuara karena BBM adalah urat nadi kehidupan warga Pesisir.
Penulis: Redaksi Media Suara Nurani
