LOMBOK TIMUR – Berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2025-2026, tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para kepala lingkungan.
Penjelasan itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Umum Setda Lombok Timur saat menggelar pertemuan bersama Forum Kepala Lingkungan se-Kecamatan Selong dan Labuhan Haji di Pendopo Bupati, Selasa (12/05/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap aspirasi guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Dijelaskan Bupati, dari 11 penghargaan yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tiga di antaranya berpotensi mendatangkan Dana Insentif Daerah (DID). Dana tersebut diharapkan dapat membantu pembiayaan program kesehatan masyarakat, khususnya pembayaran BPJS.
“Dana itu nantinya diharapkan mampu menambah kebutuhan pembiayaan BPJS yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Bupati yang akrab disapa Haji Iron tersebut.
Menurutnya, anggaran BPJS yang ditanggung pemerintah daerah saat ini, mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2025, nilai pembayaran BPJS mencapai Rp86 miliar dan meningkat Rp132 miliar pada tahun 2026.
Kendati demikian, kondisi tersebut menjadi tantangan berat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada pengurangan fiskal daerah lebih dari Rp405 miliar.
Namun, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap optimistis menjalankan program pembangunan dengan mencari alternatif pembiayaan melalui investasi dan bantuan pemerintah pusat.
Ia pun menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi kepala lingkungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, masa jabatan kepala lingkungan direncanakan diperpanjang menjadi delapan tahun dengan syarat usia di bawah 60 tahun.
Selain itu, Pemda Lombok Timur juga akan menyamakan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) antara Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Selong menjadi delapan persen. Sementara itu, rencana peningkatan kesejahteraan dan gaji kepala lingkungan masih menunggu penyesuaian kemampuan anggaran daerah.
“Saat ini, Lombok Timur masuk dalam kandidat penerima hibah Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) dari Bank Dunia. Program tersebut bernilai sekitar Rp150 miliar dan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah,” Ucapnya.
Apabila program itu terealisasi, sambungnya, pengelolaan sampah di Lombok Timur akan mampu menghasilkan energi listrik serta produk bernilai ekonomi yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain membahas pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur turut memaparkan rencana penataan Kota Selong. Salah satu program prioritas ialah pembangunan kembali Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dengan estimasi anggaran sekitar Rp50 miliar.
Pemerintah daerah juga berencana membangun ulang Gedung Wanita atau MAIS dengan nilai anggaran mencapai Rp38 miliar. Gedung tersebut nantinya diproyeksikan menjadi pusat kegiatan serbaguna yang lebih representatif bagi masyarakat.
Penataan kawasan perkotaan juga mencakup rencana pemindahan Kantor Camat Selong. Area bekas kantor tersebut direncanakan menjadi pusat kuliner atau food court guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati meminta seluruh kepala lingkungan turut serta mendukung program pemerintah serta memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang warga.
“Kami berharap seluruh kepala lingkungan tetap bekerja dengan ikhlas dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Hadir dalam giat tersebut, sejumlah OPD terkait dan 57 kepala lingkungan dari total 76 kepala lingkungan yang berasal dari 15 kelurahan di Kecamatan Selong dan Labuhan Haji.
