CIBUBUR JAKARTA – Guna meningkatkan kapasitas dalam berorganisasi, Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Lombok Timur mengikuti Akademi Kepemimpinan Bahari yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia yang digelar di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur DKI Jakarta, pada 10–14 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pengurus KNTI dari berbagai daerah di Indonesia.
Akademi ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan organisasi, khususnya dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tradisional. Mulai dari keterbatasan akses terhadap BBM bersubsidi, lemahnya perlindungan wilayah tangkap, hingga meningkatnya tekanan dari ekspansi korporasi besar di wilayah pesisir dan laut.
Keterlibatan aktif perwakilan dari Lombok Timur mencerminkan keseriusan daerah dalam memperjuangkan hak hak nelayan kecil yang selama ini berada dalam posisi rentan terhadap kebijakan yang tidak berpihak.
Ketua DPD KNTI Lombok Timur, Muhammad Taufiqurrahman, pada awak media (11/5/2026) mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah gerakan organisasi ke depan.
“Akademi ini memberikan bekal konkret bagi kami, mulai dari strategi advokasi kebijakan, teknik negosiasi, hingga pendampingan hukum bagi nelayan. Ini penting agar organisasi tidak hanya bersuara, tetapi juga mampu bertindak secara terstruktur dan berdampak,” ujarnya.
Dalam dua hari pertama pelaksanaan, peserta mendapatkan materi utama yang meliputi penguatan ideologi organisasi, strategi advokasi kebijakan pesisir yang berkeadilan, serta penyusunan rencana penguatan sumber daya manusia berbasis kebutuhan daerah.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan 17 tahun KNTI, yang menegaskan eksistensi organisasi sebagai rumah perjuangan nelayan tradisional di Indonesia.
DPD KNTI Lombok Timur berharap, hasil dari akademi ini tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata di lapangan. Terutama, dalam memperkuat posisi tawar nelayan tradisional di tengah kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak serta tekanan pemanfaatan ruang laut oleh kepentingan industri besar.
“KNTI Lombok Timur berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai jembatan antara nelayan dengan pengambil kebijakan, guna memastikan terwujudnya kedaulatan bahari yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat pesisir” pungkasnya.
Reportase: Tim Redaksi
