LOMBOK TIMUR — Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah, PT. Selaparang Finansial (SF) menjadi sorotan banyak kalangan. Hal itu bukan tidak berdasar, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke-XIX memunculkan berbagai catatan kritis terhadap kinerja perusahaan daerah tersebut.
Hal itu bukan tidak beralasan, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, kepada awak media beberapa waktu lalu menegaskan, bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Selaparang Finansial, masih jauh dari standar yang diharapkan.
Dalam arahannya, Bupati menyoroti adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara tingkat keuntungan perusahaan dengan jumlah kredit bermasalah yang dimilikinya. Ia menegaskan bahwa kesuksesan sebuah lembaga keuangan sangat ditentukan oleh kebijaksanaan dan ketepatan strategi manajemen dalam merumuskan serta menerapkan solusi-solusi yang tepat.
Sementara, Ketua Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur, Dr. Karomi, S.Pd., M.Pd., kepada awak media (5/3/2026) menilai rapat yang digelar beberapa hari lalu membuka kembali persoalan lama terkait kinerja PT Selaparang Finansial yang hingga kini dinilai belum optimal memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin memberikan sejumlah arahan kepada manajemen perusahaan, khususnya terkait upaya penanganan kredit bermasalah serta pembenahan operasional internal. Namun demikian, arahan yang disampaikan lebih menekankan langkah teknis di tingkat manajemen, bukan keputusan strategis yang berpotensi membawa perubahan fundamental bagi arah perusahaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keuntungan perusahaan daerah tersebut masih berada di bawah lima persen, sementara tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) justru melampaui angka sepuluh persen. Kondisi ini dinilai belum mencerminkan kinerja badan usaha milik daerah yang sehat dan produktif.
Padahal, lembaga keuangan daerah seperti Selaparang Finansial seharusnya berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal, mulai dari memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga mendorong lahirnya kegiatan ekonomi produktif yang mampu membuka lapangan kerja baru di daerah.
Fakta tingginya rasio kredit bermasalah menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Situasi tersebut tidak hanya berpotensi memicu risiko finansial, tetapi juga dapat mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan badan usaha milik daerah. Jika kondisi ini terus berlanjut, perusahaan yang seharusnya menjadi instrumen investasi daerah justru berpotensi menjadi beban ekonomi bagi pemerintah daerah.
“Kami mendorong para pemangku kebijakan untuk mengaudit total Selaparang Finansial, ini adalah bentuk kepedulian kita pada Badan Usaha Milik Daerah,” ucap Direktur Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunung Rinjani (UGR) tersebut.
Lebih jauh, kata akademisi Desa Wakan Jerowaru tersebut, berbagai dugaan terkait tata kelola kredit dan laporan keuangan perusahaan juga mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak bahkan mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap operasional perusahaan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pinjaman fiktif maupun angka kredit bermasalah yang melampaui batas sehat sebagaimana standar praktik lembaga keuangan.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Selaparang Finansial tidak sekadar berkaitan dengan manajemen operasional, tetapi juga menyangkut arah kepemimpinan strategis yang selama ini belum dibenahi secara komprehensif oleh pemegang saham utama, yakni Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Dr. Karomi menilai sikap pemerintah daerah dalam forum RUPS tersebut juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, respons yang terlihat lebih berupa teguran kepada manajemen agar memperbaiki strategi perusahaan dan meningkatkan penagihan kredit, termasuk dengan melibatkan karyawan, belum cukup menjawab persoalan mendasar yang tengah dihadapi perusahaan.
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang kajian kebijakan dan transparansi, LK2T menilai langkah tersebut kurang efektif apabila tidak diiringi dengan evaluasi menyeluruh terhadap jabatan strategis di dalam perusahaan. Direksi dan komisaris yang memimpin dalam periode kinerja yang dinilai kurang memuaskan seharusnya menjalani evaluasi profesional dan transparan. Jika tidak terdapat perbaikan signifikan, pergantian kepemimpinan dinilai menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan demi memperbaiki tata kelola perusahaan.
Selain itu, hingga kini belum terlihat adanya sanksi administratif maupun finansial yang jelas bagi pihak yang dinilai lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Di sisi lain, perusahaan daerah juga dinilai belum memiliki misi korporasi yang secara tegas mendefinisikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, yang seharusnya tercermin dalam setiap target kinerja maupun agenda rapat pemegang saham.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi daerah. Peran badan usaha milik daerah sejatinya tidak hanya sebatas menghasilkan dividen bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu memperkuat perputaran ekonomi lokal. Apabila kredit macet terus meningkat, maka kemampuan perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan produktif kepada masyarakat dan pelaku usaha akan semakin terbatas.
Akibatnya, pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan modal untuk berkembang justru kesulitan mengakses pembiayaan, sementara potensi pertumbuhan ekonomi lokal menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperlambat upaya pembangunan daerah yang seharusnya didorong oleh aktivitas ekonomi yang sehat dan produktif.
RUPS PT. Selaparang Finansial sejatinya dapat menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola badan usaha milik daerah. Evaluasi yang tegas, transparan, dan berorientasi pada profesionalisme dinilai penting agar perusahaan daerah mampu kembali menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Tanpa langkah strategis yang jelas, rapat pemegang saham berisiko hanya menjadi agenda rutin tahunan tanpa perubahan substansial. Jika hal tersebut terjadi, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah akan tetap terbatas, sementara persoalan kredit macet berpotensi terus menjadi masalah struktural yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur.
