MATARAM – Terbitnya Surat Edaran terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa beberapa waktu lalu memunculkan beragam respons dari para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau seluruh mitra untuk segera melakukan langkah mitigasi guna menjaga keberlangsungan usaha dan kesiapan operasional.
Ketua APPMBGI NTB, H.M. Zaenuddin, didampingi Sekretaris R. Imam Prasetyo, Kamis (18/6/2026), mengatakan, masa libur program dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Menurutnya, perbaikan fasilitas, kelengkapan administrasi, hingga penyempurnaan standar operasional perlu dilakukan sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan saat program kembali berjalan.
“Selama masa libur, kami mengimbau seluruh mitra memanfaatkan waktu untuk membenahi fasilitas, administrasi, dan standar operasional. Jangan sampai ketika program kembali berjalan justru ada mitra yang dikenai sanksi, bahkan penangguhan/pemberhentian permanen, hanya karena hal-hal yang sebenarnya dapat diperbaiki dari sekarang,” ujarnya.
Di sisi lain, APPMBGI NTB menyoroti sejumlah poin dalam surat edaran terbaru BGN. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tidak diberikannya insentif kepada mitra selama masa libur program. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan kebingungan karena dianggap tidak sejalan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati antara yayasan dan BGN.
Zaenuddin menilai perubahan kebijakan yang terjadi dalam waktu relatif singkat membuat banyak mitra kesulitan menyesuaikan diri. Kondisi itu, menurutnya, berdampak langsung terhadap perencanaan usaha dan operasional yang telah disusun sebelumnya.
Sementara itu, Sekretaris APPMBGI NTB, R. Imam Prasetyo, mengungkapkan bahwa surat edaran tersebut telah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPMBGI. Organisasi tingkat pusat, kata dia, tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa audiensi dengan pihak BGN guna memperoleh kejelasan terkait sejumlah poin yang menjadi perhatian mitra.
“Surat edaran ini sudah kami sampaikan kepada DPP APPMBGI dan DPP akan melakukan langkah audiensi dengan pihak BGN untuk membahas berbagai persoalan yang muncul,” kata Prasetyo.
Kendati demikian, APPMBGI NTB meminta para mitra tetap bersikap adaptif terhadap perubahan kebijakan yang terjadi. Menurut Prasetyo, pengelolaan keuangan perlu kembali ditata agar usaha tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, apabila setelah masa libur skema insentif kembali mengacu pada jumlah porsi sebagaimana petunjuk teknis awal, maka perencanaan arus kas, efisiensi biaya, serta kapasitas operasional harus disesuaikan sejak sekarang. Langkah tersebut dinilai penting agar mitra tidak mengalami kesulitan ketika program kembali dilaksanakan secara penuh.
Prasetyo juga menegaskan perlunya pembahasan lebih mendalam terhadap isi surat edaran tersebut melalui forum resmi organisasi. Sejumlah poin, menurutnya, perlu dikaji secara cermat karena berpotensi tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang selama ini menjadi dasar dalam kerja sama antara para pihak.
“Memang kita perlu segera mengadakan rapat untuk membahas surat edaran tersebut secara menyeluruh. Ada beberapa poin yang perlu dicermati karena berpotensi tidak sejalan dengan asas-asas yang menjadi dasar perjanjian kerja sama. Sikap yang akan diambil harus berdasarkan hasil kajian bersama agar tetap objektif, terukur, dan memiliki landasan yang kuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengajak seluruh mitra untuk menyikapi kebijakan tersebut secara bijaksana dan tidak emosional. Sebagai bagian dari ekosistem Program MBG. Dalam hal ini, APPMBGI menilai setiap respons harus mengedepankan komunikasi yang santun, proporsional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Menurutnya, sejumlah langkah yang diambil BGN saat ini juga dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG di tengah berbagai persepsi dan dinamika yang berkembang belakangan ini. Oleh sebab itu, kebijakan penyesuaian yang diterbitkan pemerintah perlu dilihat secara utuh demi menjaga keberlanjutan program.
Lebih lanjut dikatakan, kebijakan tersebut dapat memunculkan perbedaan pandangan dan keberatan dari sebagian mitra karena berdampak langsung terhadap pola kerja serta keberlangsungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun sebagai asosiasi, tugas kami bukan mempertentangkan kebijakan, melainkan menjadi jembatan komunikasi antara mitra dan pemerintah.
“Semua aspirasi, masukan, maupun kritik harus disampaikan secara konstruktif agar tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis tetap tercapai, sementara kepastian hukum, rasa keadilan, dan keberlangsungan usaha para mitra juga menjadi prioritas yang tidak bisa dikesampingkan,” tegas Prasetyo.
Di tengah berbagai penyesuaian yang terjadi, para mitra kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kesiapan usaha sembari menunggu kepastian kebijakan lanjutan. APPMBGI NTB berharap komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan mitra dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam mensukseskan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis itu sendiri.
