LOMBOK TIMUR – Kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya berbicara tentang makanan yang tersaji. Namun, yang jauh lebih penting dari itu, adalah kenyamanan bagi semua pihak dalam mensukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Komitmen itu menggambarkan harapan banyak pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini berupaya menjalankan tugasnya di tengah berbagai tantangan teknis dan administratif. Di balik sajian makanan bergizi yang diterima masyarakat setiap hari, terdapat para pelaku usaha dan pengelola dapur yang membutuhkan dukungan agar dapat bekerja dengan tenang dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus utama Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Nusa Tenggara Barat (NTB). Organisasi yang terhubung langsung dengan kepengurusan tingkat nasional itu menyatakan kesiapan untuk menjadi jembatan komunikasi antara pengelola dapur, mitra pelaksana, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengurus APPMBGI NTB yang berlangsung di Peraja Coffee Loyok, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (16/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum awal bagi para pengurus untuk menyusun arah organisasi sekaligus merancang langkah strategis guna memperkuat posisi mitra dan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah di wilayah Bumi Gora NTB.
Pada kesempatan itu, Ketua APPMBGI NTB, H.M. Zaenuddin, menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi, sekaligus sebagai saluran perjuangan aspirasi anggota. Menurutnya, agenda awal yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi langsung ke Jakarta guna memperoleh arahan dari pengurus APPMBGI pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), serta berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dinilai penting agar roda organisasi di daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, pengurus juga ingin memastikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi pengelola dapur dapat disampaikan secara langsung kepada pemangku kepentingan di tingkat pusat agar program MBG berjalan dengan berkesinambungan.
Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah pengurus mengungkapkan berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan adalah perubahan ketentuan yang dinilai cukup dinamis. Kondisi tersebut membuat sebagian pengelola dapur harus terus menyesuaikan diri dengan aturan yang berkembang.
Meskipun, tidak dipungkiri muncul perbedaan sudut pandang terkait pelaksanaan operasional SPPG antara sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. Situasi tersebut kerap menimbulkan kebingungan bagi mitra dan pengelola dapur dalam menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal senada disampaikan, Sekretaris APPMBGI NTB, R.Prasetyo, yang menilai kehadiran organisasi yang memiliki hubungan struktural dengan kepengurusan pusat menjadi nilai tambah bagi anggota. Menurutnya, berbagai aspirasi dari daerah dapat disampaikan secara lebih efektif sehingga tidak berhenti pada tingkat lokal semata.
Dijelaskannya, selama ini telah muncul sejumlah organisasi serupa di NTB. Namun, sebagian besar masih bergerak dalam lingkup lokal dan belum memiliki akses yang cukup luas untuk menjangkau proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Karena itu, APPMBGI NTB ingin mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan anggota di daerah dengan kebijakan yang dirumuskan di pusat.
“Kita berharap seluruh mitra dan pengelola dapur MBG di NTB dapat bergabung sebagai anggota asosiasi. Dengan basis anggota yang kuat, organisasi akan lebih mudah memetakan kebutuhan, menyusun program kerja, serta memperjuangkan berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan,” ucapnya.
Selain menjalankan fungsi advokasi kebijakan, menurutnya, APPMBGI NTB juga menyiapkan langkah perlindungan hukum bagi anggotanya. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pendampingan apabila muncul persoalan dalam pelaksanaan operasional dapur yang memerlukan penanganan secara profesional dan objektif.
Sementara, Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan APPMBGI NTB, Eko Rahady, S.H., menegaskan, bahwa setiap persoalan yang menimpa pengelola dapur harus ditelaah secara menyeluruh sebelum diambil keputusan. Menurutnya, setiap kasus memerlukan perlakuan yang adil agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjalankan program di lapangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan lembaga tanpa kewenangan yang jelas. Kondisi semacam itu, menurutnya, berpotensi menciptakan tekanan psikologis terhadap pengelola dapur yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat.
Lebih jauh disampaikan Eko, bahwa kenyamanan kerja para pengelola dapur memiliki dampak yang luas. Ketika operasional berjalan stabil, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemasok bahan pangan, tenaga kerja, hingga penerima manfaat program dapat merasakan efek positif secara langsung.
Karena itu, APPMBGI NTB bertekad menjadi rumah bersama bagi para pengusaha dan pengelola dapur MBG di daerah. Organisasi tersebut juga tengah mempersiapkan pembentukan kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di NTB guna memperluas jangkauan pelayanan kepada anggota.
Di tengah besarnya harapan terhadap keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis, keberadaan APPMBGI NTB diharapkan mampu menghadirkan rasa aman, kepastian, dan ruang perjuangan bagi para pelaku yang bekerja di balik layar. Sebab, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, melainkan juga oleh ketenangan dan keberlanjutan para pengelola dapur MBG benar benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
