LOMBOK TIMUR – Lingkungan yang bersih merupakan cerminan dari perilaku dan kepedulian masyarakat akan arti pentingnya hidup bersih.
Semangat itulah yang kini diperlihatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam upaya menghadirkan perubahan besar pada sistem pengelolaan sampah. Saat ini, Pemda Lombok Timur tengah mempersiapkan diri menjadi salah satu dari 30 kabupaten/kota di Indonesia yang berpeluang memperoleh hibah program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia, sebuah program yang diarahkan untuk memperkuat layanan publik melalui transformasi pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan keseriusannya dengan menyiapkan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seluas 15 hektare. Dari total luas tersebut, sedikitnya dua hektare akan difungsikan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengubah pola lama pengelolaan sampah yang selama ini identik dengan penumpukan, menjadi sistem pengolahan yang menghasilkan nilai ekonomi hingga energi terbarukan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H.Muhammad Juaini Taofik, saat menerima aksi damai yang digelar Ikatan Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) se Lombok Timur (Lotim) Senin, (11/5/2026) menegaskan, bahwa seluruh dokumen perencanaan telah dipersiapkan dan diserahkan kepada pemerintah pusat. Dokumen tersebut meliputi RPJPD, RPJMD, RPD 2024–2026, Renstra, Renja, Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan, hingga Roadmap SKK. Kelengkapan administrasi itu menjadi bagian penting dalam proses seleksi program hibah yang diikuti berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, langkah pemerintah daerah tersebut juga menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat, termasuk suara mahasiswa yang mendorong penanganan persoalan sampah secara serius. Pemerintah daerah memandang isu lingkungan bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Selain fokus pada pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga memberikan atensi terhadap stabilitas distribusi LPG bersubsidi. Pengawasan distribusi diperketat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terganggu oleh praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan wilayah.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur, H. Pathurrahman, berharap daerahnya dapat lolos sebagai penerima program LSDP sehingga mampu mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap sampah. Ia menilai sampah tidak lagi layak dipandang sebagai limbah semata, tetapi sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi kompos maupun produk lain yang memiliki nilai ekonomi.
Melalui konsep Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) hanya residu akhir yang akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir. Sistem ini dinilai lebih efektif dalam mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis pengelolaan lingkungan. Saat ini, jajaran Dinas Lingkungan Hidup masih fokus menyempurnakan sejumlah dokumen teknis dan administratif sebagai syarat penilaian.
Apabila tahapan berjalan sesuai jadwal, proses seleksi akan berlanjut pada verifikasi lapangan yang direncanakan berlangsung pada Juni mendatang. Tim verifikasi nantinya akan meninjau langsung kesiapan Lombok Timur dalam menjalankan program pengelolaan sampah modern tersebut.
Setelah proses verifikasi selesai, tahapan berikutnya adalah penyempurnaan dokumen final yang diproyeksikan berlangsung hingga November. Agenda tersebut akan ditutup dengan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Pusat, serta daerah terpilih lainnya sebagai bagian dari implementasi program hibah LSDP.
Upaya Lombok Timur membangun sistem pengelolaan sampah modern menjadi harapan baru bagi terciptanya lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan produktif. Di tengah tantangan persoalan sampah yang terus meningkat, langkah ini menjadi bukti bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesungguhan untuk menjaga masa depan bersama.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, sejumlah OPD terkait, Perwakilan mahasiswa dan Aparat Penegak Hukum lingkup Polres Lombok Timur.
