LOMBOK TIMUR – Ketika semua pihak bergandengan tangan membangun kolaborasi, setiap tantangan akan berubah menjadi peluang untuk sebuah perubahan.
Nilai itulah yang menjadi semangat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Hj.Ra’yal Ain Warisin, dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung percepatan berbagai program pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara TP PKK, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lembaga non pemerintah (NGO) yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (3/7/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan program pada Pokja I, II, III, dan IV TP PKK dengan berbagai OPD serta NGO. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan anggaran yang menuntut setiap pihak membangun kolaborasi dengan lebih efektif.
Dalam sambutannya, Hj. Ra’yal Ain Warisin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu lembaga saja. Menurutnya, seluruh unsur pemerintah bersama mitra pembangunan harus saling melengkapi agar setiap program dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, TP PKK telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, diantaranya sanitasi dan kesehatan. Edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan akan diperkuat melalui Pokja terkait, sedangkan layanan kesehatan masyarakat dioptimalkan melalui Posyandu yang nantinya melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah dalam satu sistem pelayanan terpadu.
“Kita ingin membangun kerja sama agar ada payung hukumnya yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan,” tegas isteri Bupati Lombok Timur tersebut.
Selain persoalan sanitasi dan kesehatan, Ketua TP PKK juga menyoroti tingginya angka stunting dan pernikahan usia dini yang masih menjadi tantangan di Lombok Timur. Menurutnya, kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Faktor ekonomi sering kali mendorong orang tua bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga pengawasan terhadap anak menjadi berkurang dan berpotensi memicu terjadinya pernikahan anak.
Ia berharap kolaborasi yang dibangun tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga semakin melibatkan organisasi non pemerintah yang memiliki pengalaman mendampingi masyarakat hingga tingkat akar rumput.
“Dengan adanya kerja sama antara PKK, OPD, dan pihak NGO ini, kita dapat membangun sinergi. Mari kita bulatkan niat dan tekad untuk membuktikan bahwa kita bisa berbuat lebih, demi menyukseskan seluruh program pembangunan pemerintah daerah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Achmad Dewanto, yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah. Ia menilai penguatan kemitraan lintas sektor merupakan langkah tepat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Menurut Achmad Dewanto, tantangan pembangunan saat ini tidak memungkinkan setiap instansi bekerja secara terpisah. Karena itu, sinergi antar lembaga menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar agar berbagai program tetap berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kerja sama ini menjadi sangat penting karena daerah kita saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Di tengah kondisi anggaran yang sedang diefisiensi, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan antara satu instansi dengan instansi yang lain,” ucap Dewanto.
Ia pun mengapresiasi kontribusi lembaga non pemerintah yang selama delapan hingga sembilan tahun terakhir aktif memperkuat kapasitas kelompok masyarakat. Kehadiran TP PKK dinilai semakin melengkapi upaya tersebut karena memiliki jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat dasawisma, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif.
Sementara itu, Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, yang mewakili NGO, menyampaikan bahwa terbukanya ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan organisasi masyarakat merupakan momentum penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan Lombok Timur.
“Melalui penandatanganan kerjasama antara NGO dan OPD ini, kita bersama-sama menyatukan potensi untuk mewujudkan capaian target Smart Lombok Timur,” bebernya dihadapan awak media.
Lebih lanjut disampaikan Ririn, bahwa sinergi tersebut akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa melalui berbagai program pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Ia pun optimistis penanganan stunting, pernikahan anak, dan kemiskinan akan memberikan hasil yang lebih signifikan apabila seluruh pihak bergerak bersama dalam semangat gotong royong. Bahkan, model kolaborasi yang dibangun di Lombok Timur diyakini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat pembangunan berbasis kemitraan.
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur itu menjadi tonggak baru penguatan sinergi antara TP PKK, OPD, dan NGO. Melalui kolaborasi yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang jelas, seluruh pihak berharap berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya Lombok Timur yang semakin maju, sehat, dan sejahtera.
