LOMBOK TIMUR – Ketua LSM Garuda, M.Zaini, menggedor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut transparansi dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami berharap DPRD patuh regulasi dalam penyusunan APBD, jangan sampai Eksekutif dan legislatif main mata,” pungkas Zaini (17/11/2025).
Salah satu masalah utama yang disoroti aktifis senior tersebut adalah keterlambatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang seharusnya selesai lebih awal.
Menurutnya, keterlambatan ini merupakan pelanggaran terhadap amanat undang-undang dan pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
“KUA-PPAS ini adalah dokumen penting yang menentukan arah pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat untuk tahun anggaran berikutnya. Tanpa KUA-PPAS, APBD tidak bisa dibahas, dan tanpa APBD, tidak ada pelayanan dasar untuk masyarakat,” tegas Zaini.
Ia pun mengingatkan, bahwa keterlambatan pembahasan KUA-PPAS bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur bahwa KUA-PPAS harus diserahkan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Juli. Namun, di Lombok Timur, dokumen tersebut baru diserahkan setelah batas waktu tersebut.
Aksi tersebut disertai dengan spanduk yang bertuliskan pesan-pesan protes, antara lain “Kami tidak diam, kami mengawasi APBD. Rakyat bukan penonton, kami pengawas,” dan “Benahi proses pembahasan APBD sekarang! Aturan dilanggar, kami lawan. KUA-PPAS Molor, Rakyat menjadi korban.”
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur M.Yusri.,AMKP., mengakui keterlambatan pembahasan KUA PPAS. Menurutnya, seharusnya pembahasannya pada Bulan Juli lalu.
“Kami dari awal telah mendesak bersama komisi III dan Komisi IV agar pembahasannya KUA PPAS dipercepat. Namun, hal itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah provinsi dan pusat,” ucap Yusri.
Menurutnya, karena DPRD Lotim juga tidak terlepas dari kerangka regulasi dari Provinsi maupun Pemerintahan Pusat.
“Terlepas dari itu semua, aksi yang digelar oleh LSM Garuda ini adalah bentuk kepedulian mereka dan patut kita apresiasi,” ucap Sekjen Gerindra Lotim tersebut.
Hal senada disampaikan, anggota DPRD Lotim dari Partai Golkar Lalu Hasan Rahman, menurutnya, keterlambatan pembahasan KUA-PPAS bukan kesalahan murni dari Eksekutif maupun Legislatif. Namun, juga dari Pemerintah Pusat.
“Keterlambatan ini murni kesalahan teknis,” ujar pentolan Partai Golkar Lombok Timur itu.
Massa aksi berlangsung tertib dan berada dibawah pengawalan ketat Aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur
