LOMBOK TIMUR – Jabatan menjadi bermakna ketika pemegangnya mampu meringankan beban rakyat, bukan justru menambah panjang daftar keluhan masyarakat.
Pesan itu relevan dengan pelantikan 155 pejabat administrator dan pengawas serta tiga kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Pendopo Bupati, Jumat (16/10/2026).
Di tengah penyegaran birokrasi tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin kembali menegaskan pentingnya integritas aparatur, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kinerja organisasi, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.
Namun, pergantian pejabat bukanlah garis akhir pembenahan birokrasi. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah sumpah jabatan diucapkan, ketika masyarakat menunggu bukti bahwa pelayanan pemerintah benar benar menjadi lebih baik.
Usai prosesi pelantikan, Bupati H. Haerul Warisin mengingatkan, bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan atau penghargaan. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya, sekaligus mengabdikan diri bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyoroti keluhan masyarakat yang beredar melalui media sosial mengenai pelayanan birokrasi yang dinilai belum maksimal. Keluhan tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), bukan sekadar menjadi percakapan yang berlalu tanpa tindak lanjut.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus ialah pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, termasuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pertolongan medis.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kata Bupati, telah mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp143 miliar untuk menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Karena itu, ia menyayangkan apabila masih terdapat warga, terutama pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa, yang mengalami kesulitan ketika hendak memperoleh pelayanan.
Bupati menegaskan bahwa kepesertaan BPJS yang dibiayai pemerintah harus diikuti pelayanan yang layak. Ia meminta tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan status kepesertaan, terlebih ketika pasien membutuhkan penanganan darurat.
“Masyarakat peserta BPJS bukan berarti berobat tanpa pembiayaan. Biayanya ditanggung pemerintah. Jika pasien datang ke unit gawat darurat (UGD), dahulukan pertolongan medis, sedangkan urusan administrasi dapat ditangani setelahnya,” tegas Bupati.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa anggaran besar untuk sektor kesehatan tidak cukup hanya tercatat dalam dokumen perencanaan atau laporan keuangan. Manfaatnya harus benar benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, layak, dan tidak diskriminatif.
“Dalam situasi darurat, pasien membutuhkan tindakan medis, bukan tambahan kecemasan akibat prosedur yang berbelit-belit. Administrasi memang penting, tetapi keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain menyoroti pelayanan kesehatan, Bupati mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar memahami hakikat jabatan sebagai amanah untuk melayani, bukan kesempatan untuk memperoleh perlakuan istimewa.
Ia meminta ASN tidak bekerja secara pasif dengan hanya menunggu instruksi atasan. Setiap pejabat dituntut memiliki inisiatif, membangun koordinasi, serta menunjukkan integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
Ia pun meminta para pejabat tidak takut mengambil langkah selama tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberanian bekerja secara benar, menurutnya, diperlukan agar pelayanan pemerintahan tidak terhambat oleh keraguan maupun kepentingan pribadi.
Penyegaran birokrasi pun semestinya tidak berhenti pada perubahan nama dalam daftar jabatan. Masyarakat berhak menilai hasilnya melalui pelayanan yang semakin mudah, respons yang semakin cepat, dan aparatur yang semakin bertanggung jawab.
Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan seberapa tinggi jabatan yang didudukinya, melainkan seberapa banyak persoalan rakyat yang mampu diselesaikannya.
Pesan ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pejabat yang baru saja dilantik. Karena, sumpah jabatan bukan sekadar rangkaian kata dalam seremoni, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
