LOMBOK TIMUR – Saat menggelar kunjungan di Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, terlihat menegur keras kontraktor dari perusahaan badan usaha milik negara, PT Adhi Karya.
Bukan tidak berdasar, Menteri KKP menemukan sejumlah ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan instruksi tegas kepada pihak kontraktor agar segera melakukan pembenahan proyek KNMP yang menurutnya amburadul.
“Kamu yang ngerjain atau tukang, tanya menteri KKP lalu dijawab kontraktor masyarakat. Saya kontrak sama kamu, kenapa kamu kasi masyarakat,” ucap menteri KKP geram.
Dalam kunjungan lapangan pada Jumat, (27/2/2026) Menteri Trenggono menilai beberapa bagian pekerjaan KNMP dinilai tidak memenuhi standar yang diharapkan. Sehingga, ia meminta kontraktor pelaksana bertanggungjawab penuh melakukan perbaikan agar kualitas bangunan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Langkah ini diambil guna memastikan fasilitas Koperasi Nelayan Merah Putih benar-benar layak difungsikan dan mampu mendukung aktivitas ekonomi nelayan secara optimal.
“Sekali waktu bapak Presiden datang dan lihat kamu yang korupsi, jangan bercanda kamu. Saya minta semuanya dibenerin. Dikoreksi semua finishingnya dibenerin semua, nggak bener ini,” tegasnya pada pihak PT.Adhi Karya.
Proyek pembangunan KNMP Ekas Buana yang menelan anggaran sebesar Rp23 miliar tersebut, saat ini masih dalam proses pengerjaan. Pemerintah menekankan bahwa percepatan perbaikan menjadi prioritas agar implementasi program pemberdayaan nelayan tidak tertunda. Bangunan koperasi ini dirancang sebagai pusat distribusi, pengolahan, dan penguatan rantai pasok hasil perikanan di wilayah pesisir Lombok Timur.
Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merealisasikan pembangunan 100 unit KNMP di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 unit telah selesai dibangun. Sementara sisanya berada pada tahap penyelesaian dan finishing. Pemerintah menargetkan seluruh proyek tahap pertama rampung pada Juli 2026, sehingga dapat segera dioperasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
Ditegaskannya, KNMP di Ekas Buana Lombok Timur, operasionalnya belum dapat dipastikan sebelum seluruh perbaikan tuntas dilaksanakan. Pemerintah menegaskan bahwa aspek mutu konstruksi menjadi fondasi utama sebelum koperasi difungsikan secara penuh.
Keberadaan KNMP, menurutnya harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat sekitar.
Setelah seluruh bangunan dinyatakan siap, KKP akan melaksanakan program pembinaan dan pelatihan bagi para pengelola koperasi. Program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Koperasi, guna memperkuat kapasitas manajerial dan tata kelola kelembagaan.
“KNMP diharapkan tidak hanya berdiri sebagai infrastruktur fisik dan akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi, dengan harapan sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat pesisir,” pungkasnya.
