LOMBOK TIMUR – Sebagai satu satunya induk dunia usaha di bidang usaha negara, usaha koperasi dan swasta. Saat ini, kiprah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) telah memasuki usia 57 tahun sejak didirikan pada 24 September 1968, telah menunjukkan eksistensinya sebagai wadah berbagai pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, dari sektor swasta, koperasi, maupun BUMN.
Ketua Kadin NTB H. Faurani, SE. kepada awak media mengatakan, bahwa ia dan jajarannya sejak bulan Pebruari – Agustus 2025, fokus pada pembentukan struktur dan kepengurusan di wilayah Kabupaten/Kota.
“Kita fokus pada perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) didalam Kadin itu sendiri agar jangan lagi vacum seperti kemarin,” ucapnya di sela sela pembentukan Kepengurusan Musyawarah Kabupaten (Mukab) Ke- IX Periode 2025-2030 yang digelar di Lesehan Sekar Asri Sekarteja, Lombok Timur (14/8/2025).
Disampaikan Faurani, setelah melalui proses seleksi dengan melihat figur termasuk visi misi para pengurus, barulah ia merestui untuk melanjutkan perjuangan untuk membesarkan Kadin di bumi patuh karya.
“Salah satu syarat untuk memilih dalam Muskab, para anggota harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA),” ucap mantan ketua Tim Kampanye Daerah pemenangan Prabowo Gibran tersebut.
Dibeberkannya, sebagai wujud pemberdayaan Presiden Prabowo terhadap anggota Kadin se Indonesia. Khususnya di NTB, saat ini ada 52 titik lokasi telah diselesaikan pengurusan izin program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan 8 dapur MBG telah beroperasi.
Hal senada disampaikan Ketua terpilih Kadin Lombok Timur, Heri Sabri Akbar, S.Pi,.MM, mengatakan, Kadin merupakan Mitra pemerintah, hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, yang bermakna bahwa negara telah memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan Kadin sebagai wadah organisasi pengusaha di Indonesia.
Ketua Kadin Lotim yang terpilih dengan aklamasi tersebut, bertekad akan bersinergi dengan dengan stage holder terkait, dalam hal ini Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk membangun kemitraan dan pemberdayaan anggota yang selama ini dianggap mati suri.
“Dengan struktur pengurus baru yang telah terbentuk bersama para punggawa Kadin lainnya, kita akan melakukan pembenahan semua sektor, dan ini adalah gebrakan perubahan untuk menjadikan Kadin menjadi lebih baik,” kata mantan politisi PKS tersebut.
Kadin di pusat, sambung Heri Sabri Akbar, memiliki jaringan yang kuat, selain Anindya Bakrie yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia, juga Rosan Perkasa Roeslani yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan mantan ketua Kadin dua periode sekaligus Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran.
Kepada awak media, ia menyampaikan optimismenya, bahwa Kadin akan membangun komitmen dan kemitraan untuk mengawal pemerintahan Smart untuk menjemput program di pusat.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) Ir.H.Moh.Edwin Hadiwijaya.M.M, yang hadir pada acara tersebut memberi apresiasi atas diselenggarakannya Mukab Kadin Ke- IX Lombok Timur, dan berharap adanya gerakan perubahan terhadap pengurusan Kadin yang selama ini mati suri. Khususnya, dalam membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan itu, ia membeberkan pemerintahan yang dipimpinnya bersama Bupati dengan jargon SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan) akan tetap sejalan dan selaras dengan pemerintahan Indonesia dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berbagai program Pemerintah saat ini, menurutnya adalah program pemberdayaan yang menyentuh semua lapisan, masyarakat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ketahanan Pangan yang disalurkan melalui Bulog seluruh Indonesia dan Koperasi Merah Putih yang saat ini dibentuk di setiap Pemerintahan Desa se Nusantara.
“Dengan terbentuknya kepengurusan baru Ikadin Lombok Timur, kita berharap akan terbangun kemitraan antara pengusaha dan Pemda, ini sebagai wujud sinergitas dalam mewujudkan Pemerintahan Lotim Smart,” tuturnya sembari membuka Musyawarah Daerah Kadin Lombok Timur.
Hadir pada acara tersebut seluruh pengurus baru Ikadin dan sejumlah perwakilan komunitas bisnis Indonesia, diantaranya: Askonas (Asosiasi Kontraktor Nasional), Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, DPMPTSP, beserta sejumlah OPD terkait.
