Sederet tantangan dan permasalahan besar yang harus diselesaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, seperti pengerjaan proyek pembangunan yang belum dirasakan masyarakat, persoalan kelangkaan pupuk, hingga BUMD yang mengalami kerugian seperti Agro Selaparang, PD.Air Selaparang dan sejumlah BUMD lainnya.
Hal itu disampaikan Saepul Bahri.S.Sos, Anggota DPRD Lombok Timur, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II, dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 Kamis (27/2/2024).
Dijelaskan politisi Partai PPP tersebut, sejumlah proyek pembangunan yang belum maksimal dikerjakan. Meskipun di satu sisi ia mengapresiasi realisasi belanja daerah sudah mencapai 94,30%. Tapi disatu sisi ia mempertanyakan sejauhmana ke bermanfaatannya bagi masyarakat Lombok Timur.
“Semoga ini tidak hanya baik diatas kertas, namun masyarakat tidak mendapat hasil dan dampak apa apa terkait pembangunan tersebut,” ujar Politisi partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Kami meminta, Bupati dan Wabup terpilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan yang benar-benar membawa perubahan nyata bagi Lombok Timur,” tegasnya.
Ada sejumlah persoalan, salah satunya sektor pertanian, kelangkaan pupuk masih menjadi masalah yang berulang. Perubahan kebijakan subsidi dari pemerintah pusat menyebabkan distribusi pupuk di daerah semakin rumit. Maka dari itu, DPRD Lotim mendesak Pemerintah Daerah memberikan atensi atas persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.
Tidak cukup sampai disitu, kinerja sejumlah Perusahaan Daerah penggerak ekonomi daerah. Namun ironis, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PD Selaparang Energi dan PD Agro Selaparang terus mengalami kerugian sejak 2019. Itu artinya ini menjadi beban APBD.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan perusahaan daerah yang selama ini selalau merugi lebih baik dibubarkan daripada keuangan daerah terkuras tanpa ada faedahnya sama sekali. Termasuk, lemahnya sistem pendataan dan pengelolaan pajak daerah. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mampu memaksimalkan potensi penerimaan karena keterbatasan teknis dan regulasi yang belum memadai.
“Reformasi birokrasi, seyogyanya ditertibkan, khususnya administrasi perpajakan daerah berbasis data guna memperkuat keuangan daerah,” ujarnya.
Belum lagi berbicara angka pengangguran terbuka yang semakin tinggi hingga mencapai 2,53% terlebih lagi jumlah angkatan kerja yang terus meningkat, pemerintah daerah diminta lebih agresif dalam menciptakan lapangan kerja serta memperbanyak pelatihan bagi tenaga kerja agar lebih siap bersaing.
Sementara, dalam sektor pendidikan ia menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan di Lombok Timur. “Pemda Lotim diharapkan bisa meningkatkan layanan pendidikan nonformal, kualitas sekolah, serta mempercepat pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah agar akses pendidikan semakin merata di Bumi Patuh Karya.
Yang tidak kalah penting lanjut Saipul Bahri, adalah menjaga stabilitas harga komoditas pertanian serta meningkatkan nilai tambah bagi petani. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dibandingkan hanya fokus pada peningkatan produksi semata.
Sedangkan, pada sektor kesehatan ia berharap pemerintah daerah tetap fokus meningkatkan layanan kesehatan agar indikator ini terus membaik. Kendati, angka harapan hidup masyarakat Lombok Timur yang saat ini berada di angka 71,95 tahun mengalami peningkatan.
“DPRD berharap, dengan berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, diharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menetapkan kebijakan yang konkrit dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur yang lebih baik,” ucap Ketua Umum Gerakan Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) NTB itu.
