Kualitas pembelajaran yang belum optimal serta keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pelatihan, belum lagi ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan adalah sekelumit problematika dunia pendidikan di Bumi Patuh Karya.
Hal itu disampaikan, Dr. Karomi,.S.Pd.M.Pd, Direktur Utama Lmbaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunung Rinjani Jumat (7/2/2025).
Menurut Karomi, Pendidikan di Lombok Timur menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pemerataan dan peningkatan kualitas. Ditengah perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat menuntut sistem pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Berdasarkan data per Januari 2025, Kabupaten Lombok Timur memiliki 3.364 satuan pendidikan aktif yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan antara lain: 473 Kelompok Bermain (KB) 773 Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat, 2 Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA), 51 Satuan PAUD Sejenis (SPS).
Sementara, untuk jenjang pendidikan dasar, terdapat 1.027 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat serta 552 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Serta 261 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 101 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 8 Sekolah Luar Biasa (SLB) melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, terdapat 116 satuan pendidikan nonformal di bawah Pendidikan Masyarakat
(Sumber Kemdikbud, 2025).
Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menghadirkan akses pendidikan yang luas bagi masyarakat. Namun muncul pertanyaam, apakah kualitas pendidikan sudah sejalan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia.
Faktanya saat ini, masih banyak sekolah dengan fasilitas yang minim, kurikulum yang kurang kontekstual, serta tenaga pendidik yang belum mendapatkan pelatihan berkelanjutan.
“Jika Pendidikan hanya berorientasi pada akademik tanpa memperhatikan keterampilan praktis. Tentunya, akan menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan generasi yang siap di dunia kerja,” tutur pria asal Desa Wakan Kecamatan Jerowaru tersebut.
Menyikapi hal itu, dibutuhkan reorientasi pendidikan di Lombok Timur menjadi sebuah keharusan. Menurutnya, Pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada penambahan jumlah sekolah, tetapi juga harus memastikan standar pelayanan yang berkualitas dengan menerapkan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi langkah strategis dalam menjamin mutu pendidikan yang lebih baik.
Lebih jauh disampaikan, 8 standar itu mencakup: kompetensi lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan. Dengan implementasi standar ini secara konsisten, pendidikan di Lombok Timur diharapkan inklusif, berdaya saing, dan relevan sebagaimana kebutuhan dunia kerja guna mewujudkan dunia pendidikan yang selaras dengan potensi dan tantangan daerah.
“Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penyesuaian kurikulum dengan sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, pendidikan juga harus lebih menekankan penguatan karakter, kreativitas, dan keterampilan lunak (soft skills) agar peserta didik nantinya tidak hanya unggul dalam akademik tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan inovasi,” ucap pria kelahiran Desa Wakan Kecamatan Jerowaru.
Bukan hanya itu, pemanfaatan teknologi juga harus menjadi prioritas. Digitalisasi pendidikan dapat membuka akses pembelajaran yang lebih luas, khususnya siswa yang berada di daerah terpencil.
“Pengembangan kurikulum berbasis digital dan pembelajaran jarak jauh menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan” kata Karomi optimis.
Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih telah mencanangkan visi dan misi SMART (Sejahtera, Maju, Aman, Religious dan Transparan).
Ada beberapa indikator untuk mewujudkan pendidikan yang SMART pertama: pendidikan yang Sustainable Development menuju pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dengan pemerataan akses dan peningkatan kualitas. Kedua Modernization: dengan memodernisasi sistem pembelajaran melalui teknologi dan digitalisasi. Ketiga: Adaptive, pengembangan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan daerah.
Keempat Responsive dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis riset dan inovasi, serta responsif terhadap tantangan pendidikan dan yang terakhir transformative melakukan transformasi pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Maka dari itu, sambungnya Pemda Lotim harus berani mengambil langkah konkret dengan, merevitalisasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri.
“Kurikulum harus lebih kontekstual dan mengakomodasi kebutuhan pasar kerja serta potensi daerah” ungkapnya.
Selain itu, pelatihan tenaga pendidik harus diperkuat dengan pendekatan berbasis teknologi dan inovasi pendidikan. Infrastruktur pendidikan harus diperbaiki, terutama di daerah yang kekurangan sarana prasarana penunjang.
Reorientasi pendidikan di Lotim menurutnya langkah krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan dan karakter yang kuat. Perubahan ini harus mencakup kurikulum yang lebih relevan, tenaga pendidik yang kompeten, serta infrastruktur pendidikan yang lebih merata.
“Kita berharap dukungan semua elemen masyarakat, khususnya Pemda Lombok Timur memberikan atensi pada dunia pendidikan agar dapat berkembang menjadi lebih inklusif, inovatif, dan mampu mencetak generasi yang siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” Pungkasnya.
