LOMBOK TIMUR, – Menyuarakan kebenaran dan hak hak masyarakat adalah sebuah prinsip yang harus disuarakan, karena hakikatnya kebenaran merupakan hak universal yang harus diperjuangkan.
Kalimat bijak tersebut adalah ungkapan masyarakat warga Dusun Dasan Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Bukan tidak beralasan, lahan yang mereka tempati berpuluh puluh tahun bahkan berabad lamanya dari generasi ke generasi, tiba tiba digugat oleh orang yang mengklaim menjadi hak waris dari lahan yang mereka tempati.
Gugatan tersebut tertuang dalam gugatan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Sel terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum Menempati Hak Milik Orang Lain, yang diajukan oleh 23 penggugat melalui kuasa hukumnya Burhanudin.SH.MH, dan kawan kawan, melawan Pemprov NTB selaku tergugat 1 dan Pemda Lombok Timur selaku tergugat 2 sedangkan tergugat 3 sebanyak 78 orang warga setempat.
Salah satu warga Dusun Dasan Baru Sepolong, Dani selaku tergugat 77 kepada media suara nurani membeberkan, hingga saat ini telah memasuki mediasi yang ketiga yang difasilitasi Pengadilan Negeri Selong. Namun, dari 23 penggugat yang hadir hanya 9 orang yang hadir, terlebih lagi Pemprop NTB dan Pemda Lotim selaku pihak tergugat juga tidak menghadiri agenda mediasi tersebut.
Meskipun, ia tidak menafikan salah satu penggugat adalah orang besar, yakni Hj.Baiq Isvie Rupaeda, yang tiada lain adalah Ketua DPRD NTB saat ini.
Namun, dibenaknya bersama puluhan warga lainnya, tetap optimis memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka.
Ia pun berharap, Bupati Lombok Timur dan Gubernur NTB selaku pemangku kebijakan menjadi garda terdepan, dalam mendengar aspirasi masyarakatnya dengan memberi atensi terhadap permasalahan hukum yang menimpa masyarakat Dusun Dasan Baru Sepolong.
“Tanah yang kami tempati ini telah turun temurun dari generasi ke generasi, dengan peluh keringat dan cucuran air mata, sejengkal pun dari lahan tersebut akan kami pertahankan,” ujarnya dengan mata berkaca kaca.
Pernyataan serupa disampaikan tokoh masyarakat Dasan Baru, Haji Nursalim, bahwa dari nenek moyangnya adalah salah satu warga yang membuka lahan tersebut ketika masih berupa hutan belantara di masanya. ” Kami telah menghuni Dasan Baru Sepolong ini turun temurun, lalu saat ini ada yang mengklaim tanah kami ini. Kita akan pasang badan, mempertahankan apa yang menjadi milik kami,” tegasnya.
Sementara, Kepala Desa Labuhan Haji, Pahminudin, saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Diterangkannya, bahwa luas lahan yang sengketa saat ini seluas 21,635 Hektar di wilayah Dusun Dasan Baru Desa Labuhan Haji, yang digugat oleh keturunan atau ahli waris dari Baiq Maryam yang mengklaim tanah warga Dusun Dasan Baru Sepolong adalah tanah milik mereka.
Terlepas dari itu, ujar Kades Labuhan Haji, sebagai warga yang baik tetap menghormati proses hukum dan tetap mengawal perkara warganya yang saat ini dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Selong.
Ia pun mengaku telah membaca resume di Pengadilan yang berbunyi, jika saja dalam perkara tersebut penggugat menang, tanah itu akan tetap dikembalikan pada masyarakat Dusun Dasan Baru Sepolong.
“Dalam hal ini, kita tidak berani memastikan isi resume tersebut bisa diwujudkan atau tidak jika belum berkekuatan hukum tetap,” katanya, Senin, (06/10/2025).
Kendati demikian, upaya lain juga pernah dilakukan Pemdes Labuhan Haji bersama sejumlah tokoh masyarakat setempat menghadap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Dalam pertemuan dengan orang nomer satu di NTB, terang Pahminudin, bahwa Gubernur yang akrab disapa Mik Iqbal telah memberikan lampu hijau akan memperjuangkan lahan milik masyarakat Dasan Baru Sepolong.
“Tidak mungkin saya menyengsarakan masyarakat saya sendiri,” ucapnya mengutip kata Gubernur NTB pada pertemuan beberapa pekan lalu di Mataram.
Lebih jauh disampaikan, Kasus ini telah masuk ranah peradilan, tentunya sebagai pemerintah tetap mengawal perkara ini, seperti menyiapkan segala bentuk administrasi yang dibutuhkan serta memberikan dukungan moril pada warganya.
