MATARAM — Alam tak pernah murka tanpa sebab, manusialah yang kerap lupa, karena keserakahan dan ambisi duniawi. Jangan heran ketika bencana melanda karena ulah dan tangan kotor manusia.
Rentetan bencana ekologis yang menyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengguncang nurani publik hingga ke berbagai penjuru Nusantara, termasuk Nusa Tenggara Barat. Peristiwa ini dipandang sebagai isyarat keras bahwa keseimbangan alam berada pada titik rapuh dan menuntut keseriusan semua pihak untuk berbenah.
Pegiat sosial sekaligus pemerhati lingkungan asal Kota Mataram, Angga Setio Utomo, menilai tragedi tersebut bukan sekadar musibah regional, melainkan peringatan nasional agar perlindungan lingkungan hidup tidak lagi menjadi jargon. Ia menyebut, apa yang terjadi di Sumatera adalah alarm yang berbunyi nyaring bagi seluruh daerah di Indonesia.
Berdasarkan catatan mutakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rangkaian banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi itu telah merenggut sedikitnya 990 korban jiwa. Aceh mencatat 407 orang meninggal dunia, Sumatera Utara 343 orang, dan Sumatera Barat 240 orang. Tak hanya itu, sekitar 5.400 warga dilaporkan mengalami luka-luka, sementara 220 lainnya masih dalam pencarian.
Dampak bencana meluas ke 52 kabupaten dan kota, menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas umum serta memaksa kurang lebih 800 ribu penduduk meninggalkan tempat tinggalnya. Aceh Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak.
“Ini bukan duka satu daerah. Ini kesedihan kolektif sebagai sebuah bangsa,” kata Angga, Minggu (14/12/2025).
Ia pun mengingatkan, NTB pun bukan kawasan yang steril dari ancaman serupa. Angga menyinggung peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 6 Juli 2025 lalu, ketika permukiman warga di sepanjang Kali Ancar dan Kali Jangkuk, Kota Mataram, terendam luapan air.
Menurutnya, hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk NTB, kini berada dalam pusaran cuaca ekstrem yang kian diperburuk oleh penurunan kualitas lingkungan, perubahan fungsi lahan yang tak terkendali, serta merosotnya kesadaran bersama dalam menjaga ruang hidup.
“Bencana Sumatera adalah alarm ekologis, agar kita saling menguatkan, bergandeng tangan, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong untuk merawat alam NTB yang kita cintai,” ujarnya dengan mata berkaca kaca.
“Tanpa pembenahan maksimal dan tata kelola dari hulu ke hilir, bencana bisa datang kapan saja dan akan terus berulang dengan dampak yang semakin luas,” ucapnya dengan harap cemas.
Lebih jauh disampaikan pemerhati lingkungan itu, langkah pemerintah dalam penanganan darurat mulai dari pembersihan material bencana, distribusi bantuan, hingga pemulihan akses transportasi perlu dibarengi perubahan sikap masyarakat terhadap lingkungan.
Baginya, tragedi kemanusiaan di Sumatera sepatutnya menjadi cermin reflektif bagi pemerintah daerah dan warga NTB untuk melakukan pembenahan sejak dini, sebelum alam kembali “menegur” tanpa aba aba.
